Review Jurnal 2 ( Postingan 4 )

Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan

Oleh :

Martha Noviaditya

Fakultas Hukum Sebelas Maret

Surakarta 2010

Hasil Penelitian Dan pembahasan

1.     Proses Pengikatan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan

Proses pengikatan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan

dapat dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :

1. Tahap Pertama : Perjanjian Kredit dengan Klausul Pemberian Hak

                 Tanggungan.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang bersifat konsensuil (pactade contrahendo obligatoir) dan disertai kesepakatan atau pemufakatan antara kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman dan debitur sebagai pihak penerima pinjaman. Biasanya yang bertindak sebagai pihak pemberi fasilitas kredit adalah bank yang berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa fungsi sebagai penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Dalam praktek perbankan, biasanya sebelum perjanjian kredit dilaksanakan, maka pihak bank telah menyediakan blanko perjanjian kredit terlebih dahulu untuk diberikan kepada setiap pemohon kredit, guna meminta persetujuan debitur mengenai isi perjanjian tersebut, apakah debitur menerima atau menolak isi perjanjian tersebut (Mariam Darus Badrulzaman, 1991:36). Hal-hal yang dipersyaratkan oleh pihak bank yang tertuang dalam blanko perjanjian kredit

tersebut antara lain :

Apabila bank menganggap permohonan kredit tersebut layak untuk diberikan kepada debitur sesuai dengan kelengkapan hal-hal yang dipersyaratkan oleh pihak bank, maka bank akan memberikan Surat

Penegasan Kredit atau Ampliasi yang berisi :

a. Jumlah atau besar kredit yang disetujui

b. Jangka waktu pengembalian kredit

c. Biaya-biaya seperti besarnya bunga dan biaya lain yang diperlukan

d. Syarat-syarat penarikan kredit

e. Cara pengembalian kredit;

f. Bentuk jaminan kredit dan nilainya

2. Tahap Kedua : Proses Pembebanan Hak Tanggungan

Proses Pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui 2 (dua)

tahap kegiatan, yaitu :

a. Tahap Pemberian Hak Tanggungan

Pemberian Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1996, yaitu :

1) Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta

Pemberian Hak Tanggungan, yaitu :

a) Didahului dengan  adanya janji  untuk memberikan Hak  Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kredit bersangkutan (Pasal 10 ayat (1)

b) Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Pasal 10 ayat (2)

c) Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tersebut berfungsi sebagai bukti tentang Pemberian Hak Tanggungan yang berkedudukan sebagai dokumen perjanjian kedua yang melengkapi dokumen perjanjian utang (perjanjian pokok) (M. Yahya Harahap, 2009:189-190).

2) Isi dan format Akta Pemberian Hak Tanggungan

Ketentuan mengenai isi dan format dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu :

a) Hal-hal yang wajib dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak

Tanggungan sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan :

(1) Nama dan  identitas pemberi dan pemegang Hak  Tanggungan

(2) Domisili pihak-pihak

(3) Penunjukkan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin

(4) Nilai tanggungan

b. Tahap Pendaftaran dan Penerbitan Hak Tanggungan

1)      Proses Pendaftaran Hak Tanggungan

2)      Proses Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan

Ø  Nama        :  Camela Azkia

Ø  NPM          : 21211577

Ø  Tanggal   : 5 Mei 2013

Review Jurnal 1 ( Postingan 3 )

Kedudukan Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Objek Jaminan Yang Dirampas Oleh Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pengarang                   :  Munirah , Aswanto , Nurfaidah Rasyid

Dalam Rangka            :  Program Kenotariatan , Fakultas Hukum , Universitas Hasanuddin

3.  Kesimpulan Dan Saran

       Adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap berupa perampasan terhadap barang-barang yang terbukti dari hasil korupsi yang sementara terpasang Hak Tanggungan, member konsekuensi yang merugikan terhadap pihak Kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan . Dengan adanya perampasan tersebut hak dari kreditor berupa pelunasan atas piutangnya telah diabaikan. Dalam kasus tersebut UUHT tidak memberikan kepastian dalam memberikan  perlindungan terhadap kreditor pemegang Hak Tanggungan apabila berhadapan dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terjadinya konflik kepentingan antara kepentingan Negara dan kepentingan kreditor pemegang Hak Tanggungan yang menempatkan kepentingan Negara lebih didahulukan. Dalam penelitian yang dilakukan di ketahui kreditor vsebagai Pemegang Hak Tanggungan mendapat pembayaran hutang hanya berupa hutang pokok saja tanpa memperhitungkan denda-denda keterlambatan. Oleh karena itu Kreditor sebenarnya tetap mengalami kerugian.

       Untuk itu sebaiknya di dalam perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit sebagai dasar dibuatanya Akta pemberian Hak Tanggungan dicantumkan klausul bahwa apabila jaminan yang diberikan oleh debitor tersangkut dalam suatu masalah hukam apakah mendapat gugatan dari pihak ketiga atau barang tersebut terbukti dari hasil kejahatan, maka debitor bersedia untuk mengganti jaminan tersebut dengan jaminan yang nilainya minimal sama dengan jaminan yang telah diberikan. Sebagai pihak yang dirugikan dalam perampasan terhadap terhadap objek Hak Tanggungan kreditor pemegang Hak Tanggungan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik seharusnya dapat melakukan upaya-upaya hukum baik berupa perlawanan terhadap putusan pengadilan maupun melakukan gugatan kepada pihak debitor sehingga bisa mendapatkan kepastian dalam mendapatkan kembali hak-haknya berupa pelunasan atas semua piutang-piutangnya.

Ø Nama             :  Camela Azkia

Ø NPM               : 21211577

Ø Tanggal         : 5 Mei 2013

Review Jurnal 1 ( Postingan 2 )

Kedudukan Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Objek Jaminan Yang Dirampas Oleh Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pengarang                   :  Munirah , Aswanto , Nurfaidah Rasyid

Dalam Rangka            :  Program Kenotariatan , Fakultas Hukum , Universitas Hasanuddin

2.  Pembahasan

       Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dengan adanya putusan pengadilan berupa perampasan terhadap barang-barang yang terbukti dari hasil korupsi yang sementara terpasang Hak Tanggungan,memberi konsekuensi yang merugikan terhadap kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan. Dengan adanya perampasan tersebut hak-hak dari kreditor berupa pelunasan atas piutangnya telah diabaikan. UUHT tidak memberikan kepastian dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan bila diperhadapkan dengan tindak pidana korupsi. UUHT hanya mempunyai kedudukan yang kuat apabila berhadapan dengan pihak swasta. Tapi apabila UUHT berhadapan dengan Negara dalam hal ini Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka segala perlindungan yang termuat dalam pasal-pasal UUHT cenderung diabaikan dan tidak bisa dilaksanakan.

       Kreditor pemegang Hak Tanggungan sebagai pihak yang dirugikan dengan adanya perampasan terhadap objek Hak Tanggungan dapat melakukan upaya hukum. Upaya hukum ini dapat dilakukan melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan). Upaya hukum litigasi dapat berupa perlawanan terhadap putusan pengadilan atau gugatan kepada debitor berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata sedangkan upaya hukum non litigasi dapat berupa musyawarah, mediasi, dan arbitrase.

Ø Nama     :  Camela Azkia

Ø NPM       :  21211577

Ø Tanggal : 3 Mei 2013