Bab 3

Sistem Perekonomian Indonesia

      I.            Pengertian Sistem

Pengertian dasar dari sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau masyarakat. Kehadiran subjek-subjek (atau objek-objek) semata belumlah cukup untuk membentuk sebuah sistem, karena baru dikatakan sebagai himpunan subjek atau objek. Himpunan tersebut baru membentuk sistem lengkap apabila memiliki perangkat kelembagaan yang mengatur tentang bagaimana subjek dan objek bekerja, berhubungan, dan dijalankan.

Keserasian dalam menjalankan sistem dan norma-norma yang ada pada sistem merupakan salah satu syarat berjalannya sistem. Dengan kedua hal tersebut diharapkan sitem dapat terkendali dengan baik dan berjalan sesuai aturan agar mencapai tujuan yang diinginkan. Sebuah sistem bukan hanya sekedar himpunan subjek, himpunan kaidah atau norma, dan juga bukan sekedar kumpulan lembaga atau badan organisasi. Sebuah sistem adalah jalinan dari semua unsur itu, mencakup subjek (objek) dan perangkat kelembagaan yang membentuknya.

Sebuah sistem tentunya memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Pola keterkaitan antar sistem sangat bervariasi. Bisa karena lembaga atau wadah dimana kedua sistem itu terbentuk sama. Bisa pula karena kaidah untuk sistem yang satu juga berlaku sebagai kaidah di dalam sistem lain.

                                                           

    II.            Sistem Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri dari beberapa unsur yaitu : manusia sebagai subjek, barang ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalaninya dalam kegiatan ekonomi. Perangkat kelembagaan yang dimaksud meliputi lembaga-lembaga formal maupun nonformal.

Suatu system ekonomi selalu berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi juga merupakan bagian dari kesatuan ideology kehidupan bermasyarakat di suatu Negara. Sebagai bagian dari suprasistem kehidupan, sistem ekonomi berkaitan erat dengan sistem-sistem sosial yang lain yang berlangsung di masyarakat. Salah satunya kaitannya erat dengan system politik.

 III.            Kapitalisme dan Sosialisme

Di dunia ini dikenal dua macam sistem ekonomi yang ektrim, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi liberalis. Sistem ekonomi kapitalis mengakui kepemilikan individual atas sumber daya – sumber daya ekonomi atau factor-faktor produksi. Terdapat kekuasaan yang sangat luas bagi perorangan dalam memiliki sumber daya. Tidak terdapat kekangan atau batasan bagi perorangan dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya. Prinsip keadilan yang dianut sistem ini “setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya”. Campur tangan pemerintah sedikit karena pemerintah hanya berperan sebagai pengamat dan pelindung perekonomian.

Sistem ekonomi sosialis bertolak belakang dengan sistem kapitalis. Pada sistem ini Sumber daya ekonomi di klaim sebagai milik Negara. Imbalan yang diterima perorangan didasarkan pada kebutuhannya, bukan berdasarkan jasa yang dicurahkannya. Prinsip keadilan pada sistem ini “Setiap orang memiliki imbalan yang sama”. Campur tangan pemerintah pada sistem ini sangat tinggi karena pemerintah yang membuat tiga persoalan pokok ekonomi.

Diantara kedua sistem ekonomi tersebut terdapat sebuah system lain yang merupakan campuran antara keduanya, dengan berbagai variasi kadar dominasinya. Sistem ekonomi campuran pada umumnya diterapkan oleh Negara-negara berkembang.

 IV.            Persaingan Terkendali

Jika kita tinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi , tidak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi Negara Indonesia adalah kapitalistik. Sama halnya juga tidak tepatjika mengatakan sistem ekonomi Indonesia sosialis. Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor produksi kecuali untuk sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh Negara. Hal ini diatur oleh Pasal 33 UUD 1945. Jadi secara konstitusional , sistem ekonomi di Indonesia buakan kapitalisme dan bukan juga sosialisme.

Iklim persaingan kompetisi bisnis di Indonesia bukanlah persaingan yang bebas lepas, melainkan persaingan yang terencana dan terkendali. Walaupun individualism orang Indonesia dalam prilaku sehari-hari tampak nyata, dan diduga akhir-akhir ini semakin tebal, namun rasa kebersamaan dan kesetiakawanan tidak pernah berakhir.

    V.            Kadar kapitalisme dan Sosialisme

Unsur kapitalisme dan sosialisme jelas terkandung dalam pengorganisasian ekonomi Indonesia. Untuk melihat seberapa besar kadar dari kedua sistem tersebut pada perekonomian Indonesia kita bisa melihatnya melalui dua pendekatan. Pertama dengan pendekatan factual structural, yaitu dengan menelaah peranan pemerintah atau Negara dalam struktur perekonomian. Kedua adalah pendekatan sejarah yakni dengan menelusuri bagaimana perekonomian bangsa diorganisasikan dari waktu ke waktu.

Untuk melihat keterlibatan pemerintah dengan pendekatan factual-struktural dapat digunakan kesamaan agregat Keynesian yang berumuskan Y = C + I + G + (X-M), dan juka dapat dilihat dengan mengamati peranan pemerintah secara sektoral. Maksudnya keterlibatan pemerintah dalam mengatur sector-sektor produksi (lapangan uasaha).

Kalau dengan pendekatan sejarah kita dapat mempelajari betapa bangsa Indonesia tidak pernah dapat menerima pengelolaan makro ekonomi yang terlalu berat ke kapitalisme ataupun ke sosialisme. Sistem ekonomi campuran dengan persaingan terkendali agaknya merupakan sistem ekonomi yang tepat untuk mengelola perekonomian Indonesia. Tapi jika dilihat kini, derasnya arus globalisasi bersamaan dengan bubarnya sejumlah Negara komunis yang bersistem ekonomi sosialisme telah mendorong Indonesia terseret arus kapitalisme.